SERANG — Jum'at 9 Oktober 2026, hiruk-pikuk perayaan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-5 Abad menyisakan sejumlah catatan kritis terkait ruang demokrasi, komunikasi pemerintah dengan elemen masyarakat, serta penghargaan terhadap idealisme mahasiswa. Di tengah kemeriahan perayaan dan lantangnya jargon Serang Bahagia, Koordinator Forum Aktivis Serang Raya (FASR), Rifki Sukmawan, mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar membuka ruang bagi kritik atau justru lebih nyaman dengan seremoni.
Rifki menilai, apabila momentum perayaan yang seharusnya menjadi ruang kebersamaan justru diwarnai ketegangan, kekecewaan organisasi, dan persoalan ruang dialog mahasiswa, maka Pemkab Serang perlu melakukan evaluasi secara terbuka.
Menurutnya, demokrasi tidak cukup dibuktikan melalui kegiatan sarasehan maupun forum diskusi yang bersifat formal. Demokrasi harus tercermin dari kesediaan pemerintah mendengar aspirasi, menjawab kritik, dan memberikan ruang yang setara kepada seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang organisasi.
“Jangan-jangan yang bahagia hanya penguasa dan lingkarannya. Rakyat menuntut kerja nyata, mahasiswa menyampaikan kritik, tetapi yang ditawarkan justru seremoni. Kalau jargon Serang Bahagia benar-benar untuk semua, buktikan dengan keberpihakan dan keterbukaan terhadap kritik,” tegas Rifki.
Ia juga menyoroti kegiatan sarasehan yang diwarnai ketegangan ketika sebagian mahasiswa merasa tidak memperoleh ruang yang setara. Rifki mengingatkan agar kegiatan semacam itu tidak menjadi formalitas yang menimbulkan persepsi bahwa suara kritis sedang diredam.
“Miris kalau ada segelintir mahasiswa yang seolah-olah bisa dibuat merasa cukup dengan sarasehan, sementara substansi persoalan dan tuntutan kerja nyata tidak mendapatkan jawaban. Murah banget kalau idealisme gerakan dianggap selesai hanya dengan sebuah forum. Mahasiswa seharusnya membawa gagasan, mempertahankan prinsip, dan mengawal kebijakan, bukan sekadar hadir untuk melengkapi agenda pemerintah,” sindirnya.
Meski demikian, Rifki menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menggeneralisasi seluruh mahasiswa. Ia menghargai setiap mahasiswa yang tetap menjaga integritas dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, dialog tetap penting, tetapi harus berlangsung secara terbuka, setara, dan disertai tindak lanjut yang jelas.
Di sisi lain, Rifki menyampaikan apresiasi kepada organisasi-organisasi primordial di Kabupaten Serang yang dinilainya masih berani merawat idealisme, menyuarakan tuntutan, serta tidak mudah menggadaikan sikap kritis demi kepentingan sesaat.
“Saya memberikan apresiasi kepada organisasi-organisasi primordial di Kabupaten Serang yang masih konsisten merawat idealismenya. Mereka menunjukkan bahwa identitas organisasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk diam ketika ada persoalan. Jangan mau idealisme digadaikan dengan murah hanya demi kedekatan, fasilitas, atau kepentingan sesaat. Harga diri gerakan jauh lebih mahal daripada sekadar pengakuan dari kekuasaan,” ujarnya.
Rifki menilai, perbedaan sikap antara organisasi maupun kelompok mahasiswa tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling merendahkan. Namun, ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil perlu menjaga independensi agar tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif.
Ia pun mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi lokal patut menjadi perhatian apabila ruang kritik semakin terbatas, aspirasi tidak ditindaklanjuti, dan kegiatan seremonial lebih diutamakan daripada dialog yang substansial.
“Kabupaten Serang sudah berusia lima abad. Jangan sampai usia daerah bertambah, tetapi kedewasaan pemerintah dalam menerima kritik justru dipertanyakan. Kalau mahasiswa yang kritis merasa tidak diberi ruang, sementara kegiatan seremonial terus dipertontonkan, kita patut bertanya: ada apa dengan demokrasi di Kabupaten Serang?”
Rifki mendesak Pemkab Serang menjadikan momentum lima abad sebagai titik evaluasi kepemimpinan, memperbaiki komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, dan membuktikan jargon Serang Bahagia melalui kerja nyata yang dirasakan masyarakat.
“Rakyat tidak hidup dari slogan, idealisme tidak layak ditukar dengan seremoni, dan demokrasi tidak boleh berhenti sebatas undangan sarasehan. Lima abad Kabupaten Serang seharusnya menjadi momentum kemajuan, bukan justru meninggalkan kesan bahwa suara kritis semakin sulit mendapatkan tempat. Pemerintah harus berani mendengar, bukan hanya ingin didengar,” tutup Rifki.
